Makalah Konflik Pulau Ambalat

KONFLIK PULAU AMBALAT

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pulau Ambalat secara historis Ambalat masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan yang kini menjadi salah satu kabupaten di Indonesia. Pulau Ambalat dan sejumlah pulau kecil lain di sekitarnya termasuk Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan yang sejak Indonesia merdeka menjadi salah satu wilayah kabupaten di Kaltim. Sesuai dengan dokumen sejarah yang kini tersimpan di Belanda, Pulau Simpadan dan Pulau Ligitan masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan. Indonesia adalah negera kelautan yang memiliki bukti dan dokumen sejak peninggalan pemerintah Belanda yang sangat kuat mengenai Nusantara yang memuat hukum laut dan batas garis pangkal nusantara dan batas laut dasar sampai pantai dasar serta di mana posisi perairan Indonesia berada sampai 200 mil dari Zona Ekonomi Eksklusif. Blok Ambalat masuk dalam wilayah Indonesia tahun 1980, berdasarkan deklarasi Juanda tahun 1957. Dalam deklarasi yang diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ini, Indonesia diterapkan sebagai negara kepulauan.

Makalah Hak Rakyat atas Perumahan: Membuat Kerangka Evaluasi terhadap Realisasi Pemenuhan Hak oleh Pemerintah

Hak Rakyat atas Perumahan: Membuat Kerangka Evaluasi

terhadap Realisasi Pemenuhan Hak oleh Pemerintah

A. Pengantar

Rumah, bagi banyak orang tidak menjadi kata sakral. Namun bagi lebih banyak orang lagi, kata ‘rumah’ menjadi kata yang teramat mahal. Padahal, rumah adalah bangunan dasar, fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan dan hidup dan menikmati kehidupan bermartabat, damai, aman dan nyaman. Dengan kata lain, dampak negatif bahkan ancaman nyawa baik fisik maupun mental terbuka pada individu-individu yang tak punya rumah. Lebih jauh, tanpa mempunyai (akses) perumahan, kehidupan pribadi, maupun sosial akan sulit dicapai. Tak berlebihan, hak atas perumahan menjadi variabel penting dan menjadi sebuah hak independen atau hak yang berdiri sendiri (independent or free-standing right) dalam mengukur apakah seseorang menikmati hak atas standar hidup yang layak (the right to a adequate standard of living).

PERANAN HUKUM DALAM PASAR EKONOMI INDONESIA

PERANAN HUKUM DALAM PASAR EKONOMI INDONESIA

BAB I

Pendahuluan

Runtuhnya Komunisme di Uni Sovyet dan Eropa Timur tahun 1980-an menjadi salah satu perubahan penting di dunia selama setengah abad ini. Dimana Negara-negara tersebut sebelumnya mempercayai bahwa perencanaan yang terpusat oleh Pemerintah dalam perekonomian adalah yang terbaik. Sehingga Pemerintahlah yang kemudian dipercaya untuk memutuskan barang dan jasa yang akan dihasilkan dan yang akan mengkonsumsinya di dalam perekonomian. Dimana hal ini didasarkan atas teori yang mengatakan bahwa pemerintah dapat mengorganisasikan suatu perekonomian agar kemakmuran suatu negara dapat tercapai.

MENCARI MODEL DEMOKRASI ALA INDONESIA

MENCARI MODEL DEMOKRASI ALA INDONESIA

Pendahuluan.

Berawal dari kemenangan Negara-negara Sekutu (Eropah Barat dan Amerika Serikat) terhadap Negara-negara Axis (Jerman, Italia & Jepang) pada Perang Dunia II (1945), dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandasan paham Komunisme di akhir Abad XX , maka paham Demokrasi yang dianut oleh Negara-negara Eropah Barat dan Amerika Utara menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini.

HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA:

Tinjauan dan studi banding tentang sistem peradilan negara

Kesemakmuran Australia dan Republik Indonesia (RI)

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan teori dan proses peradilan hukum pidana yang dilaksanakan di Republik Indonesia, dari tahap pertama dimana sebuah berkas diserahkan kepada lembaga penuntan (kejaksaan) dari lembaga penyidikan (kepolisian) sehingga diputuskan oleh hakim/pengadilan. Penulis juga bertujuan untuk menggambarkan beberapa perbedaan antara sistem peradilan yang dilaksanakan di Australia dibanding dengan Indonesia.

SELENGKAPNYA : >>DONLOAD<<

MAKALAH KEUANGAN NEGARA

MAKALAH TENTANG KEUANGAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan Makalah

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

MAKALAH POLEMIK BBM (BAHAN BAKAR MINYAK)

MAKALAH POLEMIK BBM (BAHAN BAKAR MINYAK)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Gejolak harga minyak dunia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2000. Tiga tahun berikutnya harga terus naik seiring dengan menurunnya kapasitas cadangan. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi, sedangkan masalah tingkat utilisasi kilang di beberapa negara dan menurunnya persediaan bensin di Amerika Serikat juga turut berpengaruh terhadap posisi harga minyak yang terus meninggi. (Republika Online, Selasa 28 Juni 2005).

MAKALAH KORUPSI DI INDONESIA

KORUPSI DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN                                                   

A.    LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

MAKALAH KERJASAMA ASEAN

 MAKALAH KERJASAMA ASEAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.    KERJA SAMA

            Sebagai bangsa yang berkepercayaan, bangsa Indonesia meyakini bahwa msemangat dan kehendak untuk bekerja sama juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tuhanlah yang melengkapi manusia dengan sifat dan kehendak untuk bekerja sama dengan sesamanya. Sifat dan kehendak tersebut tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Sebaliknya, sifat dan kehendak bekerja sama tersebut justru mengatasi atau menembus batas-batas perbedaan agama, suku, ras dan lain sebagainya.

MAKALAH SISTEM PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA YANG BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

SISTEM PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA YANG BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

BAB I

A.I. Latar Belakang

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Prof. Soedarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HAM DAN NEGARA HUKUM

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HAM DAN NEGARA HUKUM

BAB I

1.      Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

MAKALAH HUKUM PAJAK INDONESIA

HUKUM PAJAK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

MAKALAH FAKTUAL PENDIDIKAN DI INDONESIA

MAKALAH FAKTUAL PENDIDIKAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Dasar Pemikiran

Bagi murid guru merupakan sosok yang sangat mulia, kehadirannya selalu menjadi penerang bagi semua anak didiknya. Dulu, profesi guru tidak banyak diminati oleh masyarakat, mereka lebih tertarik menjadi dokter, tentara maupun pengusaha.

Tapi sekarang, dengan adanya global crisis yang melanda semua Negara di dunia termasuk di Negara kita Indonesia, profesi ini menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan. Namun dengan perkembangan yang pesat ini seharusnya kualitas guru pun jadi meningkat bersamaan dengan naiknya permintaan pasar.

MAKALAH DUALISME HUKUM PIDANA DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

DUALISME HUKUM PIDANA DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

ANALISIS TERHADAP DAMPAK PENERAPAN HUKUM ISLAM

 

Abstrak

            Tulisan ini adalah hasil penelitian dari judul seperti dikemukakan di atas. Penelitian ini ingin menyoroti tentang dampak penerapan hukum Islam yang sudah terlaksana di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dalam kaitannya dengan dualisme hukum pidana. Hukum pidana Indonesia di satu sisi selama ini secara umum termasuk NAD berpedoman kepada KUHP & KUHAP yang diterapkan lewat Pengadilan Umum, di sana ada banyak hal yang tidak dikenal pada syari`at Islam. Sekarang ini NAD lewat Otonomi khusus yang seluas-luasnya mendapat kesempatan istimewa untuk menerapkan syari`at Islam secara kaffah, tidak terkecuali hukum pidana Islam, dan ini dilakukan lewat Mahkamah Syari`ah.

MAKALAH NILAI-NILAI PANCASILA BERAKAR DARI BUDAYA BANGSA

NILAI-NILAI PANCASILA BERAKAR DARI

BUDAYA BANGSA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

            Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan penyertaan-Nya, makalah yang berjudul “Nilai-Nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia” ini dapat terselesaikan meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya.

MAKALAH IDIOLOGI PANCASILA DAN KONSTITUSI

IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI

INDONESIA

BAB I

Pendahuluan

Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.

MAKALAH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

Suatu Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi

Undang-undang Nomor: 23 tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB I

Latar Belakang.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami