Makalah Konflik Pulau Ambalat

KONFLIK PULAU AMBALAT

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pulau Ambalat secara historis Ambalat masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan yang kini menjadi salah satu kabupaten di Indonesia. Pulau Ambalat dan sejumlah pulau kecil lain di sekitarnya termasuk Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan yang sejak Indonesia merdeka menjadi salah satu wilayah kabupaten di Kaltim. Sesuai dengan dokumen sejarah yang kini tersimpan di Belanda, Pulau Simpadan dan Pulau Ligitan masuk dalam wilayah Kesultanan Bulungan. Indonesia adalah negera kelautan yang memiliki bukti dan dokumen sejak peninggalan pemerintah Belanda yang sangat kuat mengenai Nusantara yang memuat hukum laut dan batas garis pangkal nusantara dan batas laut dasar sampai pantai dasar serta di mana posisi perairan Indonesia berada sampai 200 mil dari Zona Ekonomi Eksklusif. Blok Ambalat masuk dalam wilayah Indonesia tahun 1980, berdasarkan deklarasi Juanda tahun 1957. Dalam deklarasi yang diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ini, Indonesia diterapkan sebagai negara kepulauan.

Makalah Hak Rakyat atas Perumahan: Membuat Kerangka Evaluasi terhadap Realisasi Pemenuhan Hak oleh Pemerintah

Hak Rakyat atas Perumahan: Membuat Kerangka Evaluasi

terhadap Realisasi Pemenuhan Hak oleh Pemerintah

A. Pengantar

Rumah, bagi banyak orang tidak menjadi kata sakral. Namun bagi lebih banyak orang lagi, kata ‘rumah’ menjadi kata yang teramat mahal. Padahal, rumah adalah bangunan dasar, fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan dan hidup dan menikmati kehidupan bermartabat, damai, aman dan nyaman. Dengan kata lain, dampak negatif bahkan ancaman nyawa baik fisik maupun mental terbuka pada individu-individu yang tak punya rumah. Lebih jauh, tanpa mempunyai (akses) perumahan, kehidupan pribadi, maupun sosial akan sulit dicapai. Tak berlebihan, hak atas perumahan menjadi variabel penting dan menjadi sebuah hak independen atau hak yang berdiri sendiri (independent or free-standing right) dalam mengukur apakah seseorang menikmati hak atas standar hidup yang layak (the right to a adequate standard of living).

PERANAN HUKUM DALAM PASAR EKONOMI INDONESIA

PERANAN HUKUM DALAM PASAR EKONOMI INDONESIA

BAB I

Pendahuluan

Runtuhnya Komunisme di Uni Sovyet dan Eropa Timur tahun 1980-an menjadi salah satu perubahan penting di dunia selama setengah abad ini. Dimana Negara-negara tersebut sebelumnya mempercayai bahwa perencanaan yang terpusat oleh Pemerintah dalam perekonomian adalah yang terbaik. Sehingga Pemerintahlah yang kemudian dipercaya untuk memutuskan barang dan jasa yang akan dihasilkan dan yang akan mengkonsumsinya di dalam perekonomian. Dimana hal ini didasarkan atas teori yang mengatakan bahwa pemerintah dapat mengorganisasikan suatu perekonomian agar kemakmuran suatu negara dapat tercapai.

MENCARI MODEL DEMOKRASI ALA INDONESIA

MENCARI MODEL DEMOKRASI ALA INDONESIA

Pendahuluan.

Berawal dari kemenangan Negara-negara Sekutu (Eropah Barat dan Amerika Serikat) terhadap Negara-negara Axis (Jerman, Italia & Jepang) pada Perang Dunia II (1945), dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandasan paham Komunisme di akhir Abad XX , maka paham Demokrasi yang dianut oleh Negara-negara Eropah Barat dan Amerika Utara menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini.

HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

HUKUM PIDANA DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA:

Tinjauan dan studi banding tentang sistem peradilan negara

Kesemakmuran Australia dan Republik Indonesia (RI)

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan teori dan proses peradilan hukum pidana yang dilaksanakan di Republik Indonesia, dari tahap pertama dimana sebuah berkas diserahkan kepada lembaga penuntan (kejaksaan) dari lembaga penyidikan (kepolisian) sehingga diputuskan oleh hakim/pengadilan. Penulis juga bertujuan untuk menggambarkan beberapa perbedaan antara sistem peradilan yang dilaksanakan di Australia dibanding dengan Indonesia.

SELENGKAPNYA : >>DONLOAD<<

MAKALAH KEUANGAN NEGARA

MAKALAH TENTANG KEUANGAN NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penulisan Makalah

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

MAKALAH POLEMIK BBM (BAHAN BAKAR MINYAK)

MAKALAH POLEMIK BBM (BAHAN BAKAR MINYAK)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Gejolak harga minyak dunia sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2000. Tiga tahun berikutnya harga terus naik seiring dengan menurunnya kapasitas cadangan. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi, sedangkan masalah tingkat utilisasi kilang di beberapa negara dan menurunnya persediaan bensin di Amerika Serikat juga turut berpengaruh terhadap posisi harga minyak yang terus meninggi. (Republika Online, Selasa 28 Juni 2005).